Frequently Asked Questions

1Apakah dasar hukum keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?
Jawaban :
Dasar hukum keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
2Apakah Fasilitas KITE itu?
Jawaban:
Fasilitas KITE ada 2 yaitu:
  1. Fasilitas pembebasan bea masuk dan PPN impor tidak dipungut atas impor bahan baku untuk diolah, dirakit, dipasang dan hasil produksinya diekspor;
  2. Fasilitas pengembalian bea masuk atas impor bahan baku untuk diolah, dirakit, dipasang dan hasil produksinya diekspor Pengertian Bea Masuk termasuk bea masuk tambahan seperti bea masuk anti dumping, bea masuk pembalasan, bea masuk safeguard, dan bea masuk imbalan.
3Apakah yang dimaksud dengan Tempat Penimbunan Berikat?
Jawaban:
Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan dan/atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
Jenis Tempat Penimbunan Berikat:
  1. Kawasan Berikat
  2. Gudang Berikat
  3. Pusat Logistik Berikat
4Apakah yang dimaksud dengan Cukai?
Jawaban:
Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
Barang kena cukai meliputi:
  1. etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
  2. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
  3. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan atau bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
5Bagaimana langkah-langkah dan prosedur mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas pembelian kendaraan bermotor untuk Perwakilan Negara Asing?
Jawaban:
  1. Duta Besar Perwakilan Negara asing mengajukan permohonan fasilitas pembebasan bea masuk sesuai format lampiran II KMKNomor :90/KMK.04/2002 kepada Direktur Fasilitas Diplomatik Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri untuk mendapatkan persetujuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk;
  2. permohonan yang telah mendapat persetujuan Direktur Fasilitas Diplomatik Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri kemudian diajukan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilampiri dengan:
    • Fotokopi Invoice/Faktur/Bill of Lading/PIB
    • Asli Purchase Order
    • Fotokopi Kartu Identitas Dinas Duta Besar/ Pimpinan Perwakilan Negara asing
    • Fotokopi Kartu Identitas Dinas Pemilik Kendaraan (ID Card masih berlaku > 6 bulan)
    • Asli Persetujuan Setneg (dalam hal kendaaraan yang diimpor CBU)